Monday, May 27, 2013

Mampukah Indonesia Mengelola Tambang Emas Freeport?

Langsung saja saya jawab, BISA. Pertanyaan yang sebenarnya adalah "Maukah Indonesia Mengelola Tambang Emas Freeport?"
Ada banyak pula pihak yang bilang kalau Indonesia belum mampu mengelola tambang sebesar itu karena kendala teknologi. Namun bagi saya jawaban seperti itu seperti sebuah penghinaan bagi bangsa sendiri. Antek-antek asing memang mencoba menanamkan pemikiran (mindset) kepada bangsa Indonesia bahwa mereka tidak mampu. Oleh karena itu serahkan kekayaan alam kita kepada asing.

Penambangan emas itu sudah dikenal sejak 5000 tahun sebelum masehi (7000 tahun yang lalu). Jadi kalau ada yang bilang bangsa Indonesia tidak mampu menambang emas, selain bohong juga menghina. Itu sama saja bangsa Indonesia lebih primitif daripada manusia pra sejarah.

Dengan dikuasainya kekayaan alam di Papua oleh Freeport, Indonesia cuma dapat royalti 1% untuk emas dan perak, sementara Freeport dapat 99%. Bayangkan, Indonesia yang merupakan pemilik emas dan perak cuma dapat royalti 1%, sementara tukang cangkulnya dapat 99%!

Pertambangan ini telah mengasilkan 7,3 JUTA ton tembaga dan 724,7 JUTA ton emas. Saya mencoba meng-uangkan jumlah tersebut dengan asumsi harga per gram emas saya anggap Rp. 300.000. dikali 724,7 JUTA ton emas/ 724.700.000.000.000 Gram dikali Rp 300.000. = Rp. 217.410.000.000.000.000.000  Silahkan Anda baca sendiri.

Itu hanya emas belum lagi tembaga serta bahan mineral lain nya. Bahan Tambang yang dihasilkan antara lain Tembaga, Emas, Silver, Molybdenum, dan Rhenium. Lalu siapa yang mengelola pertambangan ini? Bukan negara ini tapi AMERIKA! persentasenya adalah 1% untuk negara pemilik tanah dan 99% untuk Amerika sebagai negara yang memiliki teknologi untuk melakukan pertambangan disana. Bahkan ketika emas dan tembaga disana mulai menipis ternyata dibawah lapisan emas dan tembaga tepatnya di kedalaman 400 meter ditemukan kandungan mineral yang harganya 100 kali lebih mahal dari pada emas, ya... dialah URANIUM! Bahan baku pembuatan bahan bakar nuklir itu ditemukan disana. Belum jelas jumlah kandungan uranium yang ditemukan disana, tapi kabar terakhir yang beredar menurut para ahli kandungan uranium disana cukup untuk membuat pembangkit listrik Nuklir dengan tenaga yang dapat menerangi seluruh bumi hanya dengan kandungan uranium disana.

Freeport banyak berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta dengan memiskinkan bangsa ini. Menurut karyawan dan bekas karyawan Freeport, selama bertahun-tahun James R. Moffett, seorang ahli geologi kelahiran Louisiana (Amerika Serikat), yang juga adalah pimpinan perusahaan ini, dengan tekun membina persahabatan dengan Presiden Soeharto, dan kroni-kroninya. Ini dilakukannya untuk mengamankan usaha Freeport.

Freeport membayar ongkos-ongkos mereka berlibur, bahkan biaya kuliah anak-anak mereka, termasuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dokumen-dokumen Freeport menunjukkan, dari tahun 1998 sampai 2004 Freeport memberikan hampir 20 juta dolar kepada para jenderal, kolonel, mayor dan kapten militer dan polisi, dan unit-unit militer. Setiap komandan menerima puluhan ribu dolar, bahkan dalam satu kasus sampai mencapai 150.000 dolar, sebagaimana tertera dalam dokumen itu.

Dalam waktu singkat, Freeport menghabiskan 35 juta dolar untuk membangun infrastruktur militer — barak-barak, kantor-kantor pusat, ruang-ruang makan, jalan — dan perusahaan juga memberikan para komandan 70 buah mobil jenis Land Rover dan Land Cruiser, yang diganti setiap beberapa tahun. Semua memperoleh sesuatu, bahkan juga angkatan laut dan angkatan udara. Menurut bekas karyawan dan karyawan Freeport, ketika itu perusahaan ini sudah merekrut seorang bekas agen lapangan CIA, dan atas rekomendasinya, perusahaan kemudian mendekati seorang atase militer di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dan memintanya untuk bergabung. Kemudian dua orang bekas perwira militer Amerika Serikat direkrut, dan sebuah departemen khusus, yang diberi nama Perencanaan Operasi Darurat (Emergency Planning Operation) didirikan untuk menangani hubungan baru Freeport dengan militer Indonesia.

Departemen Perencanaan Operasi Darurat yang baru ini mulai melakukan pembayaran bulanan kepada para komandan TNI, sementara kantor Pengelolaan Risiko Keamanan (Security Risk Management office) mengatur pembayaran kepada polisi. Informasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan keterangan bekas karyawan dan karyawan Freeport. Menurut dokumen perusahaan, Freeport membayar paling sedikit 20 juta dolar (sekitar Rp 184 miliar) kepada militer dan polisi di Papua dari tahun 1998 sampai bulan Mei 2004. Kemudian ada juga tambahan 10 juta dolar (sekitar Rp 92 miliar) yang juga dibayarkan kepada militer dan polisi pada jangka waktu itu sehingga totalnya sekitar Rp 276 miliar.

Mampukah Indonesia Mengelola Tambang Emas Freeport?

Ya, pertanyaan yang sebenarnya adalah "Maukah Indonesia Mengelola Tambang Emas Freeport?" 
Kalau memang kita kemauan pasti kita akan mengusahakan kembali kedaulatan kita sebagai Bangsa Indonesia yang berdaulat penuh atas tanahnya sendiri. Masalah teknologi? Indonesia punya banyak ahli yang membuang diri ke luar negeri karena negerinya sendiri terlalu senang diperbudak. Tapi memang kita terlanjur nyaman diperbudak.

0 komentar:

Post a Comment

Leledd....
Mbukak!
Tunggu ya, lagi leled halaman.... Sabarrr .....
link